Beranda bisnis keuangan pajak perusahaan

NPPKP Itu Apa Sih? Panduan Lengkap Buat Pengusaha Biar Gak Bingung!

Diperbarui: • 0 • 12 menit membaca

NPPKP, atau Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak, adalah sebuah nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Singkatnya, NPPKP ini seperti nomor identitas khusus untuk bisnis yang sudah resmi menjadi PKP. Kalau kamu punya KTP sebagai tanda pengenal diri sendiri, nah, NPPKP ini mirip KTP-nya perusahaanmu dalam urusan pajak.

Apa yang Dimaksud NPPKP
Image just for illustration

Fungsi dan Manfaat Memiliki NPPKP

Mungkin kamu bertanya, kenapa sih perusahaan harus repot-repot punya NPPKP? Apa gunanya? Nah, NPPKP ini punya beberapa fungsi dan manfaat penting, baik untuk pemerintah maupun untuk perusahaan itu sendiri.

Fungsi NPPKP

  • Identitas Resmi PKP: NPPKP adalah bukti bahwa perusahaanmu sudah terdaftar dan diakui sebagai PKP oleh negara. Ini penting banget karena status PKP ini membawa kewajiban dan hak tersendiri dalam dunia perpajakan. Dengan NPPKP, perusahaanmu punya identitas yang jelas di mata DJP.
  • Sarana Administrasi Perpajakan: NPPKP digunakan sebagai alat administrasi dalam berbagai urusan perpajakan. Misalnya, saat lapor pajak, bayar pajak, atau saat berhubungan dengan kantor pajak, NPPKP ini akan selalu dibutuhkan. Bayangkan NPPKP ini seperti nomor rekening bank, tapi untuk urusan pajak.
  • Memudahkan Transaksi dengan PKP Lain: Dalam dunia bisnis, terutama transaksi antar perusahaan (B2B), keberadaan NPPKP ini sangat krusial. PKP yang melakukan transaksi dengan PKP lain wajib mencantumkan NPPKP dalam faktur pajak. Tanpa NPPKP, transaksi tersebut bisa jadi bermasalah dari sisi pajak.

Manfaat Memiliki NPPKP

  • Legalitas dan Kredibilitas Bisnis: Memiliki NPPKP menunjukkan bahwa bisnismu adalah bisnis yang taat pajak dan beroperasi secara legal. Ini bisa meningkatkan kredibilitas bisnismu di mata pelanggan, mitra bisnis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Apalagi kalau kamu berurusan dengan perusahaan-perusahaan besar, biasanya mereka akan lebih percaya dengan perusahaan yang sudah punya NPPKP.
  • Kemudahan dalam Bertransaksi: Seperti yang sudah disebutkan tadi, NPPKP memudahkan transaksi dengan PKP lain. Kamu bisa menerbitkan faktur pajak, yang penting banget dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tanpa NPPKP, kamu akan kesulitan melakukan transaksi bisnis tertentu, terutama yang melibatkan PPN.
  • Menghindari Sanksi dan Masalah Hukum: Jika perusahaanmu sudah memenuhi syarat untuk menjadi PKP tapi tidak mendaftarkan diri dan tidak punya NPPKP, ini bisa dianggap pelanggaran. Ada potensi sanksi administrasi, denda, bahkan bisa berurusan dengan pemeriksaan pajak yang lebih mendalam. Maka dari itu, punya NPPKP itu penting untuk menghindari masalah-masalah seperti ini.
  • Potensi Pengembangan Bisnis: Dengan status PKP dan NPPKP, perusahaanmu punya potensi untuk berkembang lebih besar. Kamu bisa lebih mudah menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, ikut tender atau proyek pemerintah yang mensyaratkan PKP, dan lain sebagainya. NPPKP ini bisa jadi salah satu “tiket” untuk bisnismu naik kelas.

Siapa Saja yang Wajib Memiliki NPPKP?

Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua perusahaan wajib punya NPPKP? Jawabannya, tidak semua, tapi ada kriteria tertentu yang membuat sebuah perusahaan wajib memiliki NPPKP. Perusahaan yang wajib punya NPPKP adalah perusahaan yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Lalu, kapan sebuah perusahaan menjadi PKP? Secara garis besar, ada dua kondisi utama yang membuat sebuah perusahaan wajib menjadi PKP:

  1. Omzet Melebihi Batas Tertentu: Pemerintah menetapkan batasan omzet (pendapatan bruto) dalam setahun. Jika omzet perusahaanmu sudah melebihi batasan tersebut, maka perusahaanmu wajib menjadi PKP dan otomatis wajib punya NPPKP. Batasan omzet ini bisa berubah-ubah, jadi penting untuk selalu update informasi terbaru dari DJP. Saat ini, batasan omzet PKP adalah Rp 4,8 miliar per tahun. Kalau omzetmu sudah lebih dari ini, jangan tunda lagi untuk urus NPPKP!
  2. Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP): Jika perusahaanmu melakukan kegiatan menyerahkan BKP atau JKP, maka kamu juga wajib menjadi PKP, tanpa melihat batasan omzet. Meskipun omzetmu masih di bawah Rp 4,8 miliar, tapi kalau kamu menjual BKP atau JKP, tetap wajib PKP.

Apa itu Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)?

Mungkin istilah BKP dan JKP ini terdengar agak asing. Singkatnya:

  • Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang dikenakan PPN berdasarkan undang-undang perpajakan. Contohnya: pakaian, makanan, minuman, kendaraan, barang elektronik, dan lain-lain. Tapi, ada juga beberapa jenis barang yang tidak termasuk BKP, seperti hasil pertanian tertentu, hasil pertambangan tertentu, dan lain-lain.
  • Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan PPN berdasarkan undang-undang perpajakan. Contohnya: jasa konsultan, jasa akuntan, jasa arsitek, jasa perbaikan, jasa transportasi, dan lain-lain. Sama seperti BKP, ada juga beberapa jenis jasa yang tidak termasuk JKP, seperti jasa di bidang pendidikan, jasa di bidang kesehatan, jasa keuangan, dan lain-lain.

Untuk mengetahui lebih detail apakah produk atau jasa yang kamu jual termasuk BKP atau JKP, sebaiknya kamu pelajari peraturan perpajakan yang berlaku atau konsultasi dengan ahli pajak.

Contoh Perusahaan yang Wajib NPPKP

Biar lebih jelas, berikut beberapa contoh jenis perusahaan yang umumnya wajib memiliki NPPKP:

  • Toko Retail dan Grosir: Toko yang menjual barang-barang konsumsi seperti supermarket, minimarket, toko baju, toko elektronik, toko bangunan, dan lain-lain.
  • Restoran dan Kafe: Rumah makan, restoran, kafe, warung makan yang menjual makanan dan minuman.
  • Perusahaan Jasa: Perusahaan konsultan (pajak, hukum, manajemen), perusahaan IT, agensi periklanan, kantor akuntan, kantor arsitek, perusahaan konstruksi, perusahaan transportasi, dan lain-lain.
  • Pabrik dan Industri Manufaktur: Pabrik yang memproduksi barang-barang seperti pabrik tekstil, pabrik makanan dan minuman, pabrik otomotif, pabrik elektronik, dan lain-lain.
  • Importir dan Eksportir: Perusahaan yang melakukan kegiatan impor dan ekspor barang.

Intinya, jika bisnismu bergerak di bidang perdagangan barang atau jasa dan omzetmu sudah di atas Rp 4,8 miliar atau kamu menjual BKP/JKP, kemungkinan besar kamu wajib punya NPPKP.

Cara Mendapatkan NPPKP: Proses dan Dokumen yang Dibutuhkan

Proses mendapatkan NPPKP sebenarnya tidak terlalu rumit, asalkan kamu sudah mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Pendaftaran NPPKP ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaanmu terdaftar.

Ada dua cara untuk mendaftar NPPKP:

  1. Pendaftaran Secara Langsung (Offline): Kamu datang langsung ke KPP terdekat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Nanti kamu akan mengisi formulir pendaftaran PKP di kantor pajak.
  2. Pendaftaran Secara Online (e-Registration): Cara ini lebih praktis karena kamu bisa mendaftar dari mana saja dan kapan saja. Kamu perlu mengakses website DJP Online (www.djponline.pajak.go.id) dan mengikuti langkah-langkah pendaftarannya.

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pendaftaran NPPKP

Dokumen yang perlu kamu siapkan untuk pendaftaran NPPKP (baik offline maupun online) umumnya sama, yaitu:

  • NPWP Badan Usaha: Ini wajib, karena untuk bisa jadi PKP, perusahaanmu harus sudah punya NPWP badan usaha terlebih dahulu.
  • KTP Pengurus Perusahaan: KTP dari pengurus perusahaan yang berwenang menandatangani dokumen perpajakan.
  • Kartu Keluarga (KK) Pengurus Perusahaan: Biasanya diminta sebagai dokumen pendukung KTP pengurus.
  • Akta Pendirian Perusahaan atau Dokumen Sejenis: Akta pendirian dari notaris atau dokumen lain yang menunjukkan legalitas pendirian perusahaanmu (misalnya Surat Keterangan Terdaftar untuk CV atau Firma).
  • Surat Keterangan Domisili Usaha: Surat keterangan dari kelurahan atau instansi terkait yang menyatakan alamat domisili perusahaanmu.
  • Izin Usaha: Izin usaha yang relevan dengan bidang bisnismu (misalnya SIUP, TDP, atau izin usaha lainnya).
  • Dokumen Tambahan (jika diperlukan): Terkadang, KPP bisa meminta dokumen tambahan tergantung pada kondisi perusahaanmu, misalnya:
    • Surat pernyataan kegiatan usaha.
    • Foto tempat usaha.
    • Dokumen lain yang relevan.

Proses Pendaftaran NPPKP secara singkat:

  1. Persiapan Dokumen: Kumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan seperti daftar di atas.
  2. Pendaftaran Online atau Offline: Pilih cara pendaftaran yang kamu inginkan (online atau offline).
  3. Pengisian Formulir: Isi formulir pendaftaran PKP dengan lengkap dan benar. Jika daftar online, formulir akan diisi secara elektronik. Jika daftar offline, kamu akan mengisi formulir kertas.
  4. Penyerahan Dokumen: Jika daftar offline, serahkan formulir dan dokumen ke KPP. Jika daftar online, unggah dokumen yang diminta melalui sistem e-Registration.
  5. Verifikasi oleh KPP: KPP akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan informasi yang kamu berikan. Terkadang, ada proses survey atau kunjungan ke tempat usaha untuk memastikan kebenaran informasi.
  6. Penerbitan NPPKP: Jika proses verifikasi berhasil, KPP akan menerbitkan NPPKP untuk perusahaanmu. NPPKP biasanya diberikan dalam bentuk Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

Waktu Penerbitan NPPKP: Waktu penerbitan NPPKP bisa bervariasi, tergantung pada kelengkapan dokumen dan proses verifikasi di KPP. Biasanya, prosesnya memakan waktu beberapa hari kerja hingga beberapa minggu.

Tips:

  • Pastikan Dokumen Lengkap dan Valid: Sebelum mendaftar, pastikan semua dokumen yang kamu siapkan lengkap dan masih berlaku. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid bisa memperlambat proses pendaftaran.
  • Isi Formulir dengan Benar: Isi formulir pendaftaran dengan jujur dan sesuai dengan data perusahaanmu. Kesalahan pengisian bisa menyebabkan penolakan atau masalah di kemudian hari.
  • Jika Daftar Online, Pastikan Koneksi Internet Stabil: Saat mendaftar online, pastikan koneksi internetmu stabil agar proses pendaftaran tidak terganggu.
  • Jika Ada Kendala, Jangan Ragu Bertanya ke KPP: Jika kamu mengalami kesulitan atau ada pertanyaan seputar pendaftaran NPPKP, jangan ragu untuk menghubungi KPP terdekat atau helpdesk DJP. Petugas pajak akan membantu memberikan informasi dan solusi.

Konsekuensi Jika Tidak Memiliki NPPKP Padahal Wajib

Apa yang terjadi jika perusahaanmu sebenarnya sudah wajib PKP (karena omzet atau jenis usaha), tapi kamu tidak mendaftarkan diri dan tidak punya NPPKP? Tentu saja ada konsekuensinya. Pemerintah sudah mengatur sanksi bagi perusahaan yang seharusnya menjadi PKP tapi tidak memenuhinya.

Berikut beberapa konsekuensi yang bisa kamu alami jika tidak punya NPPKP padahal wajib:

  • Dianggap Melanggar Peraturan Perpajakan: Tidak mendaftarkan diri sebagai PKP dan tidak memiliki NPPKP padahal sudah wajib adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Ini bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
  • Sanksi Administrasi Berupa Denda: Sanksi yang paling umum adalah denda administrasi. Besaran denda ini bisa bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Denda ini tentu saja akan merugikan perusahaanmu secara finansial.
  • Potensi Pemeriksaan Pajak: Jika terindikasi bahwa perusahaanmu sudah seharusnya menjadi PKP tapi tidak mendaftar, kantor pajak bisa melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini bisa lebih mendalam dan bisa menimbulkan temuan-temuan lain yang mungkin merugikan perusahaanmu.
  • Kesulitan dalam Transaksi Bisnis: Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tanpa NPPKP, kamu akan kesulitan melakukan transaksi bisnis dengan PKP lain, terutama yang melibatkan PPN. Mitra bisnis mungkin akan ragu atau bahkan menolak bertransaksi dengan perusahaanmu jika kamu tidak punya NPPKP.
  • Kehilangan Kepercayaan dari Mitra Bisnis dan Pelanggan: Tidak memiliki NPPKP bisa menurunkan citra dan kepercayaan terhadap perusahaanmu. Mitra bisnis dan pelanggan mungkin akan menganggap perusahaanmu tidak profesional atau tidak taat hukum.

Intinya, menghindari kewajiban NPPKP itu bukan pilihan yang bijak. Lebih baik urus NPPKP segera jika memang perusahaanmu sudah memenuhi kriteria wajib PKP. Daripada kena sanksi dan masalah lain, lebih baik patuh dan taat pada peraturan perpajakan.

Baca Juga: loading

Perbedaan Mendasar antara NPPKP dan NPWP

Seringkali orang masih bingung membedakan antara NPPKP dan NPWP. Meskipun keduanya sama-sama nomor identifikasi dalam urusan pajak, tapi NPPKP dan NPWP itu berbeda.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identitas wajib pajak secara umum. Setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan wajib memiliki NPWP. NPWP ini berlaku untuk semua jenis pajak, tidak hanya PPN. Ada NPWP untuk orang pribadi, NPWP untuk badan usaha, dan lain-lain. NPWP ini seperti nomor identitas diri untuk urusan pajak secara keseluruhan.

NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak), seperti yang sudah kita bahas panjang lebar, adalah nomor identitas khusus untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). NPPKP ini hanya berkaitan dengan PPN. Tidak semua wajib pajak NPWP otomatis menjadi PKP dan punya NPPKP. Hanya perusahaan yang sudah memenuhi kriteria PKP saja yang wajib punya NPPKP.

Perbedaan Utama:

Fitur NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak)
Fungsi Identitas wajib pajak secara umum untuk semua jenis pajak. Identitas khusus Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk urusan PPN.
Kepemilikan Wajib dimiliki oleh semua orang/badan yang punya kewajiban perpajakan. Wajib dimiliki hanya oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Keterkaitan Berkaitan dengan semua jenis pajak (PPh, PPN, PBB, dll). Khusus berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Kewajiban Kewajiban perpajakan secara umum (lapor SPT, bayar pajak, dll). Kewajiban PPN (pungut PPN, setor PPN, lapor PPN, terbitkan faktur pajak).

Analogi Sederhana: NPWP itu seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang merupakan identitas umum setiap warga negara. Sedangkan NPPKP itu seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), yang merupakan izin khusus untuk “mengemudikan” kendaraan tertentu (dalam hal ini, “mengemudikan” bisnis yang dikenakan PPN). Semua orang dewasa wajib punya KTP, tapi tidak semua orang wajib punya SIM. Demikian juga, semua badan usaha wajib punya NPWP, tapi tidak semua wajib punya NPPKP (hanya yang sudah jadi PKP saja).

Kesimpulan: Semua PKP pasti punya NPWP (karena syarat daftar NPPKP adalah punya NPWP badan). Tapi, tidak semua yang punya NPWP pasti punya NPPKP. NPPKP adalah “level” yang lebih tinggi dari NPWP dalam konteks perpajakan, khususnya PPN.

Fakta Menarik Seputar NPPKP yang Mungkin Belum Kamu Tahu

Selain informasi dasar tentang NPPKP, ada beberapa fakta menarik lainnya yang mungkin berguna untuk menambah wawasanmu:

  • NPPKP Berlaku Secara Nasional: NPPKP yang sudah diterbitkan oleh KPP berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, meskipun perusahaanmu berdomisili di Jakarta, NPPKP-mu tetap berlaku jika kamu melakukan transaksi bisnis di Surabaya, Medan, atau kota lainnya di Indonesia.
  • NPPKP Tercantum dalam Faktur Pajak: Salah satu fungsi penting NPPKP adalah sebagai identitas PKP dalam faktur pajak. Setiap PKP yang menerbitkan faktur pajak wajib mencantumkan NPPKP-nya dalam faktur tersebut. Ini penting untuk memastikan keabsahan faktur pajak dan memudahkan proses administrasi PPN.
  • Database PKP Terdaftar Ada di DJP: Direktorat Jenderal Pajak memiliki database pusat yang berisi daftar semua PKP yang terdaftar di Indonesia. Database ini digunakan untuk berbagai keperluan administrasi dan pengawasan perpajakan.
  • NPPKP Bisa Dicabut: Status PKP dan NPPKP tidak berlaku selamanya. Jika suatu saat perusahaanmu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi PKP (misalnya omzet turun di bawah batasan), NPPKP bisa dicabut oleh DJP. Proses pencabutan ini juga ada prosedurnya sendiri.
  • Ada Fitur Validasi NPPKP Online: Untuk memastikan keabsahan NPPKP dari suatu perusahaan, DJP menyediakan fitur validasi NPPKP secara online. Kamu bisa mengecek apakah suatu NPPKP terdaftar dan masih aktif atau tidak melalui website DJP. Fitur ini berguna untuk menghindari penipuan atau penyalahgunaan NPPKP palsu.
  • Jumlah Digit NPPKP Sama dengan NPWP: NPPKP memiliki jumlah digit yang sama dengan NPWP, yaitu 15 digit. Struktur dan format NPPKP juga mirip dengan NPWP, tapi fungsinya berbeda.
  • NPPKP Terkait dengan Kode Cabang (jika ada): Jika perusahaanmu punya beberapa cabang dan masing-masing cabang dikukuhkan sebagai PKP, maka setiap cabang akan memiliki NPPKP sendiri yang terkait dengan kode cabang NPWP pusat.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa NPPKP bukan sekadar nomor identifikasi biasa. NPPKP punya peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam pengelolaan PPN.

Tips dan Panduan Seputar NPPKP untuk Bisnismu

Sebagai penutup, berikut beberapa tips dan panduan praktis terkait NPPKP yang bisa kamu terapkan dalam bisnismu:

  • Segera Urus NPPKP Jika Sudah Memenuhi Syarat PKP: Jangan menunda-nunda pendaftaran NPPKP jika perusahaanmu sudah jelas-jelas memenuhi kriteria wajib PKP. Semakin cepat kamu urus, semakin cepat kamu terhindar dari potensi masalah dan sanksi.
  • Pahami Kewajiban Sebagai PKP Setelah Punya NPPKP: Mendapatkan NPPKP hanyalah langkah awal. Setelah resmi jadi PKP, kamu punya kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, seperti memungut PPN dari pelanggan, menyetor PPN ke kas negara, melaporkan SPT Masa PPN, dan menerbitkan faktur pajak. Pahami semua kewajiban ini agar bisnismu berjalan lancar dan taat pajak.
  • Simpan Baik-Baik Dokumen NPPKP (SPPKP): Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) yang berisi NPPKP adalah dokumen penting. Simpan baik-baik dokumen ini dan fotokopinya di tempat yang aman. Dokumen ini akan sering dibutuhkan dalam urusan administrasi perpajakan.
  • Gunakan Aplikasi atau Software Akuntansi yang Mendukung PPN: Untuk memudahkan pengelolaan PPN dan kewajiban PKP lainnya, pertimbangkan untuk menggunakan aplikasi atau software akuntansi yang sudah support fitur PPN. Software ini bisa membantu kamu membuat faktur pajak, menghitung PPN, dan membuat laporan PPN secara otomatis.
  • Konsultasi dengan Konsultan Pajak Jika Masih Bingung: Jika kamu masih bingung atau ragu soal NPPKP, kewajiban PKP, atau masalah perpajakan lainnya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak. Konsultan pajak akan memberikan panduan dan solusi yang tepat untuk bisnismu.
  • Update Terus Informasi Peraturan Perpajakan: Peraturan perpajakan seringkali berubah dan berkembang. Sebagai PKP, kamu wajib update terus informasi terbaru terkait peraturan PPN dan perpajakan secara umum. Kamu bisa memantau website DJP, ikut seminar atau webinar perpajakan, atau berlangganan newsletter pajak.
  • Manfaatkan Fasilitas dan Layanan dari KPP: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk membantu wajib pajak, termasuk PKP. Jangan ragu untuk memanfaatkan fasilitas ini, misalnya konsultasi gratis di KPP, helpdesk pajak, atau layanan edukasi pajak.

Dengan memahami apa itu NPPKP, fungsi, manfaat, cara mendapatkan, dan kewajiban setelahnya, diharapkan bisnismu bisa lebih lancar dan terhindar dari masalah perpajakan. Ingat, taat pajak itu penting untuk keberlangsungan dan perkembangan bisnismu jangka panjang.

Gimana? Sudah lebih paham kan sekarang tentang NPPKP? Kalau masih ada pertanyaan atau pengalaman menarik seputar NPPKP, yuk, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini!

Posting Komentar